Topiksumut.id, BINJAI – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sumatera Utara mendesak Presiden prabowo untuk segera mengeluarkan penetapan status bencana Nasional atas tragedi banjir bandang yang melanda khususnya sejumlah wilayah di Sumatera Utara.
Desakan ini muncul sebagai respons atas meningkatnya jumlah korban jiwa serta dampak sosial-ekonomi yang sangat besar.
Ketua Umum HMI Sumatera Utara, Muhammad Yusril Mahendra, menyampaikan bahwa bencana banjir bandang tersebut telah memasuki fase darurat kemanusiaan.
Berdasarkan data lapangan yang dihimpun, tercatat 753 warga meninggal dunia dan 650 orang masih dinyatakan hilang.
Ribuan warga lainnya terpaksa mengungsi akibat rusaknya rumah, terhentinya aktivitas ekonomi, dan hilangnya akses terhadap kebutuhan dasar.
“Dampak sosial dan ekonomi penetapan nasional salahsatunya, angka korban jiwa yang sangat tinggi Skala bencana yang menimbulkan 753 korban meninggal dan 650 hilang. Ini menunjukkan tingkat keparahan yang melampaui kemampuan penanganan pemerintah daerah. Proses pencarian dan evakuasi membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah pusat,” kata Yusril, Kamis (4/12/2025).
Lanjut Yusril, kerusakan infrastruktur vital seperti jembatan, ruas jalan utama, sekolah, fasilitas kesehatan, jaringan listrik, dan sarana air bersih.
“Kerusakan ini menghambat mobilitas, distribusi bantuan, serta pelayanan publik. Maka mengakibatkan kerugian ekonomi yang besar termasuk lahan pertanian, rumah usaha, usaha kecil, dan pusat perdagangan mengalami kerusakan parah,” kata Yusril.
“Aktivitas ekonomi masyarakat terhenti total. Estimasi kerugian diperkirakan sangat besar (menunggu data resmi), sehingga membutuhkan intervensi Nasional. Dan terkahir keterbatasan kapasitas pemerintah daerah ketersediaan logistik, tenaga medis, alat berat, dan pendanaan darurat ditingkat daerah sudah tidak mencukupi,” sambungnya.
Penetapan bencana Nasional memungkinkan mobilisasi sumber daya nasional melalui BNPB, TNI–Polri, dan kementerian terkait.
“Dengan 753 korban meninggal dan 650 warga masih hilang, ini adalah tragedi kemanusiaan besar. Penanganannya tidak bisa hanya mengandalkan kemampuan daerah. Negara harus hadir secara total. Kami mendesak presiden prabowo segera mengajukan penetapan bencana Nasional,” kata Yusril.
HMI Sumatera Utara menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses penanganan dan pemulihan bencana agar negara hadir secara utuh dalam melindungi rakyat.
Penetapan status bencana Nasional dipandang sebagai langkah paling cepat dan strategis menghadapi situasi luar biasa ini. (Red)
