Topiksumut.id, JAKARTA – Jumlah korban meninggal akibat banjir di Sumatra bertambah jadi 1.129 orang.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberikan informasi terbaru jumlah korban jiwa bencana Sumatra, yakni di Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar), per Rabu (24/12/2025).
Berdasarkan data sementara yang terbaru, BNPB menyatakan kini total korban di 3 provinsi tersebut mencapai 1.129 jiwa.
“Per hari ini, rekapitulasi 3 provinsi mengalami penambahan 17 jiwa, sehingga untuk korban meninggal dunia total ada 1.129 jiwa,” papar Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi (Kapusdatin) BNPB Abdul Muhari, dikutip dari YouTube BNPB, dilansir dari Tribun Medan, Rabu.
Sementara untuk korban hilang masih ada 174 orang, dengan rincian di Aceh 31 orang, di Sumut 71 orang, dan di Sumbar 72 orang.
Kemudian, jumlah pengungsi ada sebanyak 496.293 orang. Terbanyak di Aceh, yakni ada 473.323 orang, disusul Sumut sebanyak 13.262 orang, dan Sumbar 9.708 orang.
Sebagai catatan, jumlah korban tewas dapat berubah seiring proses pencarian yang dilakukan petugas dan masyarakat.
Pemerintah saat ini masih berupaya melakukan perbaikan infrastruktur yang rusak serta menyalurkan bantuan ke masyarakat terdampak.
Sejauh ini, diketahui ada 12 Kabupaten/Kota yang kini sudah menetapkan status Transisi Darurat ke Pemulihan
“Di Provinsi Aceh ada 4 Kabupaten/Kota, Sumatera Utara 4 Kabupaten/Kota, dan Sumatera Barat 4 Kabupaten/Kota,” ungkap Abdul Muhari.
Sementara untuk Kabupaten/Kota lainnya diketahui masih memperpanjang status gawat darurat hingga 28-30 Desember.
“Tetapi implementasi pekerjaan yang dilakukan di lapangan saat ini sudah dilakukan secara paralel dengan penyiapan langkah-langkah pembangunan hunian sementara dan hunian tetap,” jelas Abdul Muhari.
“Kita harapkan di akhir Desember ini, seluruh Kabupaten/Kota terdampak yang memerlukan hunian sementara, kita harapkan pembangunannya sudah akan bisa dimulai akhir Desember ini,” imbuhnya.
Pemerintah akan membiayai penanganan bencana di sejumlah daerah dengan menyiapkan anggaran Rp60 triliun pada 2026 mendatang, berasal dari hasil penyisiran pos-pos anggaran kementerian dan lembaga di APBN.
“Tahun depan Rp60 T, kan sudah kita sisir,” kata Purbaya saat ditemui di Istana Negara, Jakarta, Jumat (19/12/2025).
Purbaya mengatakan, soal anggaran tersebut dia sudah membicarakannya dengan Presiden Prabowo Subianto.
“Ada informasi yang dicek beliau ke saya dan saya beri informasinya, saya pikir sudah baik. Dananya ada enggak? Ada. Gitu aja,” ujar Purbaya.
Sementara untuk tahun berjalan 2025, Purbaya menyebut BNPB masih memiliki cadangan dana yang cukup.
“Tahun ini kan BNPB punya cadangan sampai Rp1,3 triliun, dia sudah ngajuin Rp1,6 triliun, masih ada Rp1,3 triliun,” kata Purbaya.
Menurut Purbaya, kondisi tersebut memastikan tidak ada masalah dalam pendanaan penanganan bencana.
“Jadi enggak ada masalah untuk pendanaan pembiayaan bencana,” tegasnya.
Saat ini, kata Purbaya, pemerintah masih menunggu pengajuan lanjutan dari BNPB terkait penggunaan sisa anggaran.
“Yang Rp1,3 triliun masih kita tunggu dan yang Rp1,6 triliun sudah masuk. Jadi kayaknya mereka masih punya uang juga kan sebelumnya berapa ratus miliar, mungkin belum habis,” ucapnya.
Dia menegaskan, pemerintah siap mencairkan dana penanganan bencana kapan pun dibutuhkan.
“Jadi kita sih nunggu, begitu ada pengajuan kami langsung cairkan. Pemerintah siap, uangnya di bank,” pungkasnya. (Red)
