Topiksumut.id, LANGKAT – Banjir yang merendam rumah masyarakat dibeberapa titik di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, hingga hari ke-13 belum juga surut sepenuhnya.
Artinya sudah dua Minggu, kebutuhan masyarakat pun mulai menipis. Bahkan mereka mulai menderita sakit, seperti gatal-gatal dan lainnya.
Hal itu terjadi di Desa Suka Maju, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat. Ketinggian debit air dilokasi tersebut, masih sedengkul orang dewasa.
“Air sudah mulai surut, saat ini sedengkul orang dewasa, sebelumnya sedada,” kata Andi salahseorang warga, Senin (8/12/2025).
Lanjut Andi, bantuan pemerintah seperti sembako sudah sempat diterima masyarakat Desa Suka Maju. Hanya saja bantuan yang diperoleh kurang, akses masyarakat pun terbatas.
“Bantuan ada masuk, tapi gak merata. Ini stoknya sudah mulai menipis,” kata Andi.
Selain bantuan sembako, masyarakat sangat membutuhkan obat-obatan.
“Sudah mulai banyak yang sakit-sakit di sini. Posko kesehatan tidak ada. Kalau pun ada itu di Kota Tanjung Pura. Kami mau kesana tidak bisa, ada akses jalan yang debit airnya masih tinggi,” ucap Andi.
Tak hanya di Desa Suka Maju, informasi yang dihimpun wartawan, salahsatu posko yang ada di Kecamatan Besitang, juga mengalami hal yang serupa.
Parahnya hingga saat ini, masyarakat mengaku belum ada pihak pemerintah kabupaten yang datang. Kemudian banyak rumah masyarakat yang roboh.
“Pihak pemerintah kabupaten menyampaikan ke pada Pemprovsu yidak ada desa yang tidak terjama, semua sudah. Tapi hasilnya tidak sesuai dengan faktanya,” kata Riki warga Kecamatan Besitang.
Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Langkat dinilai lambat menangani bencana banjir yang merendam 16 kecamatan dengan korban tutup usia 11 orang.
Lingkar Wajah Kemanusiaan (Lawan) Institute Sumatera Utara, mendesak agar Kepala BPBD Langkat dicopot dari jabatannya.
Koordinator Lawan Institute Sumut, Abdul Rahim Daulay menilai, Kepala BPBD Langkat gagal dalam menghadapi bencana banjir di penghujung tahun 2025 ini.
Soalnya, banyak korban banjir minta pertolongan dan akhirnya meninggal dunia.
Terlebih lagi, hotline BPBD Langkat juga tidak ada saat musibah itu datang.
“Setelah viral, sibuk buka hotline pada 28 November 2025. Tapi tidak ada keterangan kepada media, biasanya Pemkab Langkat cepat menyampaikan informasi ke rekan-rekan media,” ujar Rahim.
Keluhan dan komplain masyarakat yang berseliweran di jagad dunia maya, kata Rahim, baru Pemkab Langkat sebut, sudah lama menyebarkan hotline. Bagi Rahim, itu aneh.
Dia juga menilai, BPBD Langkat tidak siap dalam penanganan tanggap darurat dan mengindikasikan lembaga itu gagal dalam melindungi masyarakat yang terdampak bencana.
“Banjir ini adalah bencana yang berulang, seharusnya ada standar operasional yang lebih cepat dan terstruktur,” kata Rahim.
Kepada Bupati Langkat, Rahim juga menyampaikan sejumlah kritikan dalam penanganan bencana banjir tersebut.
Ia berpendapat, Bupati Langkat selaku kepala daerah berjalan lambat. Saran lain, dia meminta untuk turun ke lokasi melihat masyarakat yang terdampak banjir, agar dapat memahami kondisi secara nyata.
“Jangan hanya di posko, tapi lihat kondisi korban banjir menggunakan perahu karet atau boat, lihat juga kondisi rumah masyarakat yang rusak,” ucap Rahim.
“Bupati harusnya jangan hanya terima laporan di meja, tapi harus menginjak lumpur bersama warganya. Rakyat yang mengungsi masih ada yang belum mendapatkan bantuan dari Pemkab Langkat,” sambungnya.
Dengan kritikan ini, Rahim berharap, hal tersebut dapat menjadi cambuk bagi Pemkab Langkat untuk segera evaluasi menyeluruh dan ambil tindakan tegas serta tingkatkan kesiapsiagaan.
“Kalau tidak sanggup hadapin korban dan bencana banjir ini, angkat saja bendera putih alihkan ke pemerintah pusat,” ujar Rahim.
“Ini perlu banyak angggaran dana yang dibutuhkan seperti pemulihan ekonomi ratusan ribu masyarakat yang terdampak banjir, butuh bantuan logistik makanan, obat obatan dan susu dan lainnya. Belum lagi perbaikan ribuan rumah warga yang rusak isi dalam rumahnya bahkan ada rumah yang rusak dan ada warga yang tak memiliki tempat tinggal lagi, karena harta benda sudah habis terkena banjir. Selain itu, jalan umum dan jembatan yang rusak. Dana ABPD Langkat kalau menangani ini saya pikir tidak cukup. Jadi butuh pemerintah pusat menggunakan APBN dan perusahaan,” tambahnya.
Banjir yang melanda Kabupaten Langkat dilaporkan ada 122.527 kepala keluarga yang terdampak banjir.
Hingga Sabtu (6/12/2025) kemarin, sejumlah daerah yang digenangi banjir, air dilaporkan berangsur surut.
Jalan Lintas Sumatera Medan-Aceh kini juga sudah dapat diakses. Hanya saja, genangan banjir pada sejumlah desa maupun kelurahan masih terjadi di Kecamatan Tanjungpura. (Red)
