Topiksumut.id, BINJAI – Pemerintah Kota (Pemko) Binjai angkat bicara soal penganggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tak rasional tahun anggaran 2024.
Tak hanya itu, Pemko Binjai akan mempelajari temuan auditor tersebut.
Akibat penganggaran yang tak rasional itu, mencuat ke permukaan adanya dugaan kebocoran PAD.
Wali Kota Binjai, Amir Hamzah, belum bersedia diwawancarai terkait temuan auditor tersebut, beberapa waktu lalu.
Namun wartawan berupaya mendapatkan komentar dari Wakil Wali Kota Binjai, Hasanul Jihadi.
“Terima kasih teman-teman media yang telah bertanya kepada saya. Mengenai tentang dugaan kebocoran PAD, dapat langsung ditanyakan kepada bapak wali kota, karena lebih memahami,” ujar pria yang kerap disapa Jiji, Senin (11/8/2025).
“Tapi pada periode kedua pak wali hari ini, Pemerintah Kota Binjai akan benar-benar fokus terhadap sumber-sumber PAD dan akan benar-benar rasional dalam melakukan target. Kalau dikatakan (auditor) tidak rasional, kita hari ini dengan melihat sumber daya yang ada, sangat rasional. Jadi peningkatan potensi PAD itu bagi kami hari ini adalah sebuah langkah yang rasional,” sambungnya.
Begitupun Jiji menambahkan, Pemko Binjai akan mempelajari temuan auditor terkait penganggaran PAD yang tidak rasional tersebut.
“Namun jika ada kebocoran, kita akan lihat dulu, kita akan dalami, kita akan pelajari. Kita sedang mempelajari temuan BPK (badan pemeriksa keuangan), bahkan masukan dan saran dari Banggar (badan anggaran) di DPRD Kota Binjai, kita sedang pelajari,” ucap Jiji.
Tahun 2025 ini, Jiji yakin, PAD Kota Binjai akan jauh lebih baik dari tahun sebelumnya.
“Namun pada tahun-tahun sebelumnya, pak wali yang lebih baik menjawab. Tapi atas saran dan arahan bapak wali, saya juga menjadi bagian hari ini akan siap untuk melakukan evaluasi terhadap kedinasan kami, sehingga kami meyakini akan sangat sedikit kebocoran-kebocoran yang ada,” kata Jiji.
Pelaksana Tugas Ketua Partai Solidaritas Indonesia Kota Binjai ini juga tengah menyusun sumber tambahan untuk peningkatan PAD.
“Kita hari ini sedang konsen dan fokus terhadap bagaimana nantinya kita bisa menciptakan kawasan industri Binjai (KIB), ini yang saya rasa kita bicara tentang visi kedepan membangun 5 atau 10 tahun yang akan datang,” ucap Jiji.
Disinggung soal Kepala BPKPAD yang sulit dikonfirmasi, Jiji pun meresponnya.
Diketahui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Binjai, Erwin Toga Purba sulit dikonfirmasi, memblokir nomor WhatsApp, bahkan sulit ditemui wartawan dikantornya
Bagi Jiji, langkah yang diambil Erwin Toga tak pantas dilakukan.
“Tentang evaluasi dari BPK, kita sedang dalami, nanti boleh langsung ditanya ke pak wali, izin saya. Namun yang menarik, Kepala BPKPAD memblokir nomor wartawan, ya mungkin saya menanggapi satu hal, hari ini berdasarkan visi-misi Amir-Jiji, kita akan menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Saya secara pribadi saja, sangat open media sosial, sering menerima keluhan masyarakat dan kita langsung verifikasi turun ke lapangan,” ujar Jiji.
Secara pribadi, Jiji sangat terbuka dan mengimbau kepada jajaran di Kota Binjai, harus terbuka terhadap pers.
“Karena bukan soal pencitraan, tapi kita memang hari ini harus mencitrakan diri kita sebagai pemerintahan yang terbuka dan menjadikan media sebagai partner, baik dalam dukungan atau bahkan kritikan yang membangun,” ucap Jiji.
Sementara itu, dalam hasil pemeriksaan auditor menunjukkan temuan serius.
Pemko Binjai disebut menetapkan target PAD dari sektor pajak dan retribusi tanpa dasar potensi yang jelas serta rasional.
Imbasnya, perencanaan dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 amburadul, dan menciptakan utang yang menumpuk hingga puluhan miliar rupiah.
Mirisnya, masalah serupa juga terjadi pada tahun anggaran sebelumnya.
Dalam laporan keuangan 2023, auditor telah mengungkapkan hal yang sama, penetapan PAD tidak mempertimbangkan kemampuan real daerah.
Diduga karena itu, panitia khusus (Pansus) PAD dibentuk pada Februari 2025 kemarin.
Pun demikian, Pansus PAD Binjai yang telah dibentuk belum menunjukkan hasil signifikan dan bahkan belum menemukan indikasi kebocoran PAD sebagaimana yang diharapkan publik. (Red)
