Topiksumut.id, BINJAI – Dugaan pelecehan yang dialami siswi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Binjai, diduga sempat difasilitasi perdamaian antara korban dan pelaku yang dilakukan oleh oknum guru.
Diketahui dugaan pelecehan itu terungkap usai orangtua korban membuat laporan ke polisi setelah 7 bulan peristiwa itu terjadi.
Peristiwa dugaan pelecehan itu terjadi pada Januari 2025 lalu. Sementara laporan polisi ke Polres Binjai pada bulan Agustus 2025 kemarin.
Kepala SMKN 1 Binjai, Safaruddin belum memberikan komentarnya terkait dugaan memfasilitas perdamaian itu.
Pesan singkat yang dilayangkan wartawan pada, Rabu (3/9/2025) tak dijawab Safaruddin.
Sementara ayah kandung korban berinisial RI tak banyak komentar saat dikonfirmasi, mengapa dugaan pelecehan seksual yang dialami anaknya baru dilaporkan pada bulan Agustus 2025.
“Mohon maaf, belum bisa saya jawab dan akan dikabari,” ujar RI.
Menanggapi hal ini, Pengamat Pendidikan Lingkar Wajah Kemanusiaan (Lawan Institute), Abdul Rahim Daulay menilai, persoalan yang dialami korban berinisial RF adalah masalah serius.
Pihaknya sekolah seharusnya kata Rahim, memberi perlindungan dan keadilan kepada korban dugaan pelecehan tersebut.
“Sekolah dan pemerintah harus memastikan siswa mendapat perlindungan layak serta keadilan. Jangan diduga malah mendamaikan,” ujar Rahim.
Rahim juga menyarankan kepada sekolah untuk meningkatkan pengawasan dan pemantauan terhadap siswi.
Tak lupa, juga aktifkan guru bimbingan konseling.
“Selain itu, juga kembangkan program-program pendidikan karakter dan kesadaran sosial. Terduga pelaku (pelecehan) perlu mendapat pelatihan dan pengajaran dari TNI seperti di Jawa Barat,” ucap Rahim.
Dugaan perdamaian yang dilakukan oknum guru dalam kasus pelecehan itu disayangkan Rahim. Sejatinya, kata dia, sekolah atau guru harus mendorong korban untuk melaporkan kepada polisi.
Hal tersebut demi memberi efek jera dan menjadi contoh agar kasus serupa tidak terulang.
“Saya khawatir, dugaan keterlibatan guru dalam mendamaikan kasus pelecehan dapat memperburuk keadaan dan tidak memberikan keadilan bagi korban. Guru seharusnya berperan sebagai pendidik dan pelindung siswa, bukan sebagai pihak yang diduga mendamaikan kasus pelecehan,” kata Rahim.
“Jika guru mendamaikan maka dikhawatirkan tidak ada efek jera terhadap terduga pelaku, karena tidak ada diberi saksi tegas sesuai hukum yang berlaku. Saya berharap, proses hukum dapat berjalan dengan transparan dan adil, sehingga kebenaran dapat terungkap serta pelaku dapat diberikan hukuman yang sesuai,” sambungnya.
Dikabarkan sebelumnya, penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reserse Kriminal Polres Binjai masih terus mendalami dan menyelidiki dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oknum kepala bidang pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) berinisial UG.
Penyelidikan itu usai Polres Binjai menerima laporan polisi dari orang tua korban pada awal Agustus 2025 kemarin.
Penyidik juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap UG. Modus UG melakukan dugaan pelecehan dengan meraba paha korban pada salah satu ruangan di kantor instansi tersebut.
Di ruangan itu diduga tidak hanya korban dan terlapor. Juga ada staf terlapor dan korban lainnya.
Atas dugaan pelecehan ini, korban melapor kepada gurunya. Singkat cerita, korban pindah tempat PKL diduga akibat dugaan pelecehan tersebut. (Red)
