Topiksumut.id, MEDAN – Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara, Ricky Anthony berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawasi oknum anggota DPRD Sumut.
Hal ini disampaikan Ricky menanggapi isu soal adanya oknum anggota DPRD Sumut yang bermain proyek ditingkat pemerintahan provinsi.
“Walaupun DPRD ini lembaga pengawasan bukan berarti tidak bisa di awasi oleh institusi lain, APH sangat bisa mengawasi DPRD ini,” ujar Ricky, Rabu (16/9/2026).
Lanjut Ricky, ia sangat senang jika lembaga hukum seperti KPK bisa memberikan perhatian pengawasan lebih kepada lembaga DPRD.
Agar anggota DPRD lainya bisa bekerja secara nyaman dan terjaga, serta tetap berada di jalur yang semestinya.
“Misal terkait pokir, pokir itu sejati nya harus murni kita teruskan dari usulan suara masyarakat, isinya ya apa-apa yang di minta dan di butuhkan masyarakat. Misal pembangunan jalan, ya kita DPRD ini berjuang bersuara agar jalan yang di minta masyarakat di perbaiki oleh pemerintah, sampai di situ tugas kita. Urusan siapa yang mengerjakan itu jelas bukan urusan kita,” ucap Ricky.
Ricky menegaskan bahwa, sudah jelas oknum anggota DPRD itu tidak boleh mengerjakan proyek. Yang boleh itu hanya mengusulan adanya program, dan urusan siapa yang mengerjakan itu urusannya pemerintah dan pihak ketiga.
“Jadi kita harap jangan adalah oknum anggota DPRD yang masih main-main menjadikan pokir sebagai alat kepentingan pribadi. Pokir itu harus berdasarkan kepentingan masyarakat,” tutup Ricky. (red)
