Topiksumut.id, BINJAI – Dugaan monopoli proyek oleh dua perusahaan saja di RSUD Djoelham Binjai terus mendapat sorotan tajam.
Lingkar Wajah Kemanusiaan (Lawan) Institute Sumatera Utara curiga, kedua perusahaan yang ditunjuk melalui proses e-katalog untuk mendapat ratusan proyek di rumah sakit milik Pemerintah Kota Binjai itu telah dilakukan pengaturan atau pengkondisian sejak awal.
Koordinator Lawan Institute Sumut, Abdul Rahim Daulay berpendapat, penerapan e-katalog tanpa pengawasan ketat justru berubah fungsi menjadi alat legitimasi korupsi.
“Apa yang dibongkar KPK di Dinas PUTR Sumut, harusnya menjadi pelajaran, bukan diulang. Jika di Binjai e-katalog yang diterapkan, tetapi faktanya hanya dua perusahaan yang menang berulang, maka wajar publik mencurigai adanya pengaturan sejak awal,” ujar Rahim, Senin (23/2/2026).
Lanjut pria yang sehari-sehari sebagai dosen disalahsatu universitas swasta di Sumut ini, hal tersebut bukan sekadar soal prosedur, tapi soal niat.
“Kalau e-katalog dipakai untuk mengamankan kepentingan tertentu, maka itu sama bahayanya dengan tender fiktif,” ucap Rahim.
Rahim menilai, dugaan monopoli dua perusahaan yang terjadi ini adalah tanda bahaya yang serius dalam tata kelola pengadaan.
“Apabila benar hanya dua perusahaan yang terus-menerus menguasai paket proyek melalui e-katalog, ini patut diduga sebagai praktik monopoli terselubung,” kata Rahim.
“E-katalog sejatinya diciptakan untuk membuka akses seluas-luasnya, bukan justru dikondisikan agar hanya pihak tertentu yang menikmati. Ini berpotensi melanggar Perpres Pengadaan Barang dan Jasa serta bertentangan dengan UU Nomor 5 Tahun 1999, negara tidak boleh kalah oleh praktik kartel yang merusak asas keadilan dan persaingan sehat,” Sambungnya.
Karenanya, Rahim mendesak agar Inspektorat Kota Binjai selaku aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) wajib turun melakukan audit secara utuh dan menyeluruh.
Terlebih, sikap bungkam dari Plt Direktur RSUD Djoelham dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang memberi jawaban konfirmasi tidak disertai dengan penjelasan.
Ini merupakan hal yang memperkuat kecurigaan adanya permainan maupun pengkondisian dalam pembagian proyek tersebut.
“Kami menilai Inspektorat wajib turun melakukan audit investigatif secara menyeluruh dan terbuka. Jika ditemukan indikasi kuat pelanggaran hukum, jangan ragu untuk melibatkan APH. Jangan ada kesan saling ‘melindungi’, transparansi merupakan kunci memulihkan kepercayaan publik,” kata Rahim
Sementara itu, informasi yang diperoleh wartawan, dugaan monopoli dan berbuntut persaingan usaha tidak sehat terjadi di RSUD Djoelham.
Pasalnya, penunjukkan dua rekanan berinisial CV YP dan CV GM ini berlangsung dalam satu tahun anggaran pada 2025.
Dominasi dua perusahaan yang berulang kali memenangkan paket proyek dinilai mencederai prinsip dasar pengadaan barang dan jasa pemerintah, yakni transparansi, keadilan, dan kompetisi sehat.
Kondisi ini dikhawatirkan hanya menguntungkan segelintir pihak, sementara kualitas pelayanan publik dan penggunaan anggaran negara justru terancam.
Dugaan tersebut dinilai bertentangan langsung dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, khususnya Pasal 17 dan Pasal 19 yang secara tegas melarang penguasaan pasar secara diskriminatif dan menutup peluang kompetitor lain.
Sebelumnya, Pejabat Pembuat Komitmen, Mimi Rohawati menepis dugaan monopoli dua perusahaan tersebut.
Disoal apa alasan penunjukkan kedua rekanan itu hingga menguasai paket proyek di RSUD Djoelham, Mimi pun tidak dapat menjelaskan.
“Tidak benar, tidak ada monopoli perusahaan karena proses e-katalog. Tidak ada titipan dari siapapun,” ucap Mimi beberapa waktu yang lalu. (red)
