Topiksumut.id, LANGKAT – Aparat Penegak Hukum (APH) diminta untuk melakukan pemeriksaan mendalam atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pengutipan retribusi sampah pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Langkat.
Selain kepada APH, Kepala Dinas (Kadis) Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat juga harus dievaluasi.
“Apabila benar uang retribusi yang seharusnya masuk ke PAD (pendapatan asli daerah) justru digunakan untuk kepentingan pribadi, maka harus ditelusuri unsur kesengajaan, aliran dana dan pihak yang bertanggungjawab,” ujar Pengamat Sosial dari Lingkar Wajah Kemanusiaan (Lawan) Institute Sumatera Utara, Abdul Rahim Daulay, Selasa (10/11/2026).
“Jabatan merupakan amanah rakyat, bukan sarana memperkaya diri,” tambahnya.
Dugaan penyelewengan pengutipan retribusi sampah diungkap auditor dalam laporan hasil pemeriksaan tahun anggaran 2025.
Dugaan penyelewengan itu terjadi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Langkat Hilir yang berpotensi menimbulkan kerugian negara lebih dari Rp 200 juta.
Dalam laporan auditor, persoalan tersebut berkaitan dengan pengelolaan karcis retribusi sampah pada periode Juni hingga Desember 2025.
Pungutan retribusi sendiri dilaksanakan melalui tiga UPTD, yakni Langkat Hilir, Langkat Hulu, dan Teluk Aru.
Namun, temuan auditor secara khusus mengarah pada pengelolaan retribusi di UPTD Langkat Hilir.
Dugaan penyelewengan disebut berkaitan dengan penerimaan uang dari karcis retribusi yang telah didistribusikan kepada juru pungut.
Berdasarkan laporan tersebut, oknum pengawas lapangan UPTD Langkat Hilir mengambil karcis retribusi untuk periode Januari hingga September.
Karcis itu kemudian diserahkan kepada masing-masing juru pungut sebagai dasar pelaksanaan penarikan retribusi dari masyarakat.
Persoalan muncul ketika realisasi penerimaan dari karcis yang telah diambil tersebut diduga tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya disetorkan.
Bahkan, sebagian uang hasil pungutan diduga tidak masuk ke kas melalui bendahara penerima.
Auditor mengendus adanya penerimaan retribusi yang tidak disetorkan dengan potensi kerugian negara mencapai lebih dari Rp200 juta.
Di sisi lain, realisasi PAD dari layanan persampahan pada tahun anggaran 2025 juga jauh dari target.
Dari target penerimaan sebesar Rp2,5 miliar, DLH Langkat hanya mampu menghimpun sekitar Rp1,3 miliar atau 55,76 persen. Rahim juga menyoroti target penerimaan retribusi tersebut.
“Realisasi yang hanya mencapai 55 persen dari target Rp2,5 miliar, harus menjadi evaluasi serius DLH Langkat. Sistem pemungutan dan pengawasan perlu dibenahi agar tidak terjadi pungutan liar maupun kebocoran penerimaan daerah,” ucap Rahim.
Rahim juga meminta, kepada kepala dinas DLH Langkat harus bertindak tegas dan transparan dalam menindaklanjuti temuan auditor.
“Evaluasi harus dilakukan tanpa tebang pilih, termasuk memastikan pengembalian uang ke kas daerah apabila diwajibkan serta menelusuri kemungkinan unsur pidana sesuai ketentuan hukum,” kata Rahim.
“Uang PAD adalah uang rakyat. Setiap dugaan penyimpangan harus dibuka secara transparan, ditelusuri pertanggungjawabannya, dan ditindaklanjuti agar tidak ada pihak yang kebal dari evaluasi maupun proses hukum,” sambungnya.
Temuan auditor tersebut juga menyoroti aspek pengawasan internal DLH Langkat. Dalam laporannya, kondisi itu dinilai tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya Pasal 10 ayat (1) huruf k.
Ketentuan tersebut mengatur tugas kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran untuk mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD. Selain itu, auditor juga mencatat adanya ketidaksesuaian dengan Peraturan Bupati Langkat Nomor 13 Tahun 2025.
Meski pihak DLH menyatakan kekurangan penerimaan telah dikembalikan, dugaan penyimpangan dan penggunaan uang retribusi untuk kepentingan pribadi tetap menjadi persoalan yang perlu mendapat penjelasan.
Terlebih, pengawasan terhadap pungutan retribusi daerah merupakan bagian penting dalam menjaga akuntabilitas penerimaan daerah. (red)
