Topiksumut.id, LANGKAT – Beberapa fraksi menyampaikan catatannya terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Langkat, Sumatera Utara, dalam pandangan umumnya di sidang paripurna penetapan pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) tahun 2025.
Catatan fraksi itu diantaranya, soal infrastruktur, pelayanan kesehatan, dan temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) yang berulang seperti yang disampaikan oleh Fraksi PKS.
Kesemua catatan itu, diminta oleh fraksi-fraksi di DPRD Langkat agar pemkab segera menindaklanjutinya.
Menanggapi persoalan tersebut, Bupati Langkat, Syah Afandin pun angkat bicara.
“Semua temuan BPK akan kita tindaklanjuti bukan hanya masukan dari PKS saja, yang lain-lain juga,” ujar Ondim, Rabu (27/8/2025).
Ondim pun menegaskan, akan mengevaluasi sumber yang membuat hingga terjadi temuan BPK itu.
“Kita akan seleksi dan kita lihat temuan inikan sumbernya harus kita evaluasi lagi,” kata Ondim.
Sedangkan itu, fraksi lainnya juga sempat menyinggung soal kinerja Direktur RSUD Tanjung Pura, dr Immanuel Pinem.
Fraksi meminta agar Pemkab Langkat agar mengevaluasi direktur RSUD Tanjung Pura.
“Bukan cuma direktur aja, semua akan kita evaluasi. Tapi bukan dalam rangka suka dan tidak suka, tapi mencari performance yang tepat dan kemudian untuk menciptakan kondisi kerja yang nyaman, dan mencari orang-orang yang tepat untuk membidangi itu,” kata Ondim.
Sementara itu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, menyetujui rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) tahun 2025.
Penetapan itu berlangsung dalam rapat paripurna yang diselenggarakan di Gedung DPRD Langkat yang berada di Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Selasa (26/8/2025) sore.
Hasil kesepakatan badan anggaran DPRD Langkat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), pendapatan daerah Kabupaten Langkat dalam P-APBD tahun anggaran 2025 diproyeksikan sebesar Rp 2.619.096.932.537, bertambah sebesar Rp 494.312.470.594
Sementara itu, belanja daerah bertambah Rp 543.834.226.013.
Bupati Langkat, Syah Afandin menegaskan jika pihaknya selaku eksekutif dan legislatif sudah menjalin kesepakatan.
Menurut pria yang kerap disapa Ondim, infrastruktur tetap menjadi skala prioritas utama dalam P-APBD tahun 2025.
“Terus terang di Kabupaten Langkat, infrastruktur tetap menjadi prioritas utama disamping bidang bidang lain,” kata Ondim.
“Untuk itu dengan waktu yang tersisa ini, dan kita minta untuk segera diproses dan meminta persetujuan gubernur, selanjutnya mengikuti program-program yang sudah disepakati,” tambahnya.
Tak hanya itu, selain infrastruktur ada skala prioritas lainnya yaitu, mengatasi pengentasan kemiskinan di Kabupaten Langkat.
“Selain ifrastruktur tentunya pengentas kemiskinan sesuai dengan instruksi Presiden Indonesia Prabowo Subianto yang juga menjadi skala prioritas kita,” tutup Ondim. (Red)
