Topiksumut.id, LANGKAT – Merasa tak puas dengan jawaban yang disampaikan oleh anggota DPRD Langkat, ratusan masyarakat yahg mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Menuntut Keadilan, beranjak ke Kantor Bupati Langkat, Sumatera Utara, Senin (20/4/2026).
Amatan wartawan, begitu tiba di depan kantor Bupati Langkat, ratusan masyarakat langsung mendobrak pagar yang dijaga ketat oleh Satpol PP dan pihak kepolisian.
@topik_sumut Ratusan masyarakat Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, ambrukkan pagar Kantor Bupati Langkat, Senin (20/4/2026) siang. Bahkan mobil dinas milik Pemkab Langkat dikejar massa bahkan nyaris dirusak. Sementara pihak kepolisian tampak extra mengawal massa yang berhasil masuk ke dalam kawasan Kantor Bupati Langkat. (*) #topiksumut #viral #besitang #langkat #sumaterautara
Alhasil pagar tersebut ambruk. Tak sampai di situ ratusan masyarakat memaksa masuk ke dalam kantor bupati. Namun upaya masyarakat sempat dicegah oleh petugas Satpol PP dan kepolisian.
Aksi dorong-dorongan pun terjadi. Namun karena jumlah masyarakat yang lebih banyak dari petugas Satpol PP dan kepolisian, hasilnya masyarakat berhasil masuk ke dalam kawasan kantor Bupati Langkat.
Suasana sempat tegang, sejumlah masyarakat mengejar mobil dinas yang hendak keluar dari kawasan kantor Bupati Langkat.
Bahkan mobil dinas itu nyaris dirusak ratusan masyarakat. Namun pihak kepolisian berhasil menenangkan masyarakat agar tidak merusak mobil berplat merah itu.
Gitupun amatan wartawan dilokasi, beberapa orang masyarakat membawa spanduk yang bertuliskan “Kami Korban Banjir dan Korban Data Siluman”.
Spanduk lainnya bertuliskan “Mana Bantuan untuk Kami”.
Mereka pun memaksa agar Bupati Langkat, Syah Afandin agar menemui mereka. Namun informasi yang diperoleh, pria yang kerap disapa Ondim sedang berada di Jakarta.
“Masyarakat aksi, tujuan kita awal berkumpul bersama di Besitang berangkat ke kabupaten, ingin mencari keadilan. Maka semua itu memerlukan proses. RDP di DPRD sudah kita laksanakan,” ujar salahseorang koordinator aksi sembari menenangkan masyarakat.
Kemudian, aksi yang dilakukan masyarakat ini pun, membuat Kapolres Langkat, AKBP David Triyo Prasojo hadir di tengah-tengah ratusan massa.
David pun mencoba menenangkan ratusan masyarakat agar tak menggelar aksi yang anarkis.
Dikabarkan sebelumnya, ratusan masyarakat yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Menuntut Keadilan, menggeruduk Kantor DPRD dan Bupati Langkat, Sumatera Utara, Senin siang.
Kedatangan ratusan masyarakat tersebut mempertanyakan soal penyaluran bantuan dari pemerintah pusat yang tak merata bagi korban maupun terdampak banjir, yang merendam 16 kecamatan beberapa waktu yang lalu.
Amatan wartawan, masyarakat mulanya menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan mereka di depan Kantor DPRD Langkat.
Tak lama perwakilan beberapa masyarakat langsung dipersilahkan masuk dan menuju ke Ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Langkat.
Di situ anggota DPRD Langkat, Romelta Ginting, Donny Setha dan Eddy Wijaya, langsung menyambut perwakilan masyarakat diruang Banmus.
Pertemuan antara masyarakat dan beberapa anggota dewan tersebut berjalan alot. Perwakilan masyarakat pun menyampaikan maksud kedatangan mereka.
Andika Ardiansyah selaku salahseorang koordinator aksi saat diwawancarai wartawan usai bertemu dengan anggota DPRD menjelaskan, meminta kepada DPRD Langkat agar membangun komunikasi Kementrian Sosial RI, terkait penyaluran bantuan bencana banjir yang terdampak dan korban di Kecamatan Besitang, dan wilayah lainnya.
Namun menurut Andika pertemuan dengan anggota DPRD Langkat tak membuahkan hasil atau jalan keluar.
“Gak ada hasilnya bertemu dengan anggota DPRD Langkat,” kata Andika.
Andika pun menegaskan, adapun persoalan yang terjadi saat ini ialah, penyaluran bantuan dari pemerintah pusat sama sekali tidak merata terhadap masyarakat yang menjadi korban atau terdampak banjir.
“Penyaluran bantuannya sama sekali tidak merata. Adapun jenis bantuan yang dijanjikan stimulan ekonomi, perabotan, Jaminan Hidup (Jadup),” ucap Andika.
Sedangkan itu, Andika pun merinci nominal bantuan yang seyogyanya diterima masyarakat.
“Nominal bantuan stimulan ekonomi Rp 5 juta, perabotan Rp 3 juta, dan Jadup perjiwa Rp 1.350.000 dengan estimasi Rp 15 ribu perhari selama sebulan,” ujar Andika.
“Bahkan ada keluarga oknum lurah yang enggak terdampak tapi mendapat bantuan,” sambungnya.
Bahkan menurut Andika, masyarakat datang ke DPRD mapun Kantor Bupati Langkat bukan sekali ini saja.
“Kami datang kesini bukan sekali dua kali untuk minta kepastian itu. Saya pikir sudah tiga sampai empat kali datang kesini. Dan percuma saya rasa datang kesini, dan kita datang bukan ada yang membiayai,” kata Andika.
Usai menggelar aksi di Kantor DPRD Langkat, ratusan masyarakat pun bergeser ke Kantor Bupati Langkat. (red)
