Topiksumut.id, LANGKAT – Tenaga ahli dan pendukung yang dicantumkan oleh perusahaan berinisial PT AU selaku rekanan proyek jasa konsultasi Tahun Anggaran (TA) 2025 pada Dinas Perikanan Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, diduga fiktif.
Hal ini juga menjadi temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Paket kegiatan ini untuk melakukan inventarisasi wilayah pesisir dan dilakukan atas dasar perencanaan program strategis yang selaras dengan visi daerah: Langkat maju, sehat, sejahtera, religius dan berkelanjutan.
Dalam laporan BPK, Dinas Perikanan Kabupaten Langkat merealisasikan tiga paket pekerjaan jasa konsultasi inventarisasi wilayah pesisir di Kecamatan Gebang, Tanjungpura dan Secanggang, yang diborong oleh satu perusahaan, PT AU.
Sorotan auditor mengarah kepada perencanaan yang tidak matang.
Bahkan, paket pekerjaan jasa konsultasi ini disebut tidak sesuai kerangka acuan kerja (KAK) dan harga perkiraan sendiri (HPS).
Selain itu, jumlah tenaga ahli dan pendukung yang dicantumkan oleh PT AU tidak sesuai dengan kenyataan.
Dalam laporan auditor, tiga paket pekerjaan jasa konsultasi ini dikerjakan oleh masing-masing empat tenaga ahli dan pendukung. Namun auditor mengendus dugaan fiktif pada tenaga ahli dan pendukung tersebut.
Sebab, tiga paket pekerjaan jasa konsultasi itu dilakukan oleh hanya satu orang berinisial MDS. Ironisnya, latar pendidikan MDS juga disebut tidak sesuai KAK.
Buntutnya, hasil pekerjaan jasa konsultasi ini tidak sesuai perencanaan dan kebutuhan Dinas Perikanan Kabupaten Langkat.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Inspektorat Kabupaten Langkat, Basrah Pardomuan, mengakui adanya temuan auditor tersebut.
“Ya benar,” singkat Basrah, Rabu (11/11/2026).
Dalam laporan auditor, Kadis Perikanan Langkat selaku pengguna anggaran, tidak cermat melakukan pengawasan pelaksanaan anggaran dan pejabat pembuat komitmen (PPK) juga tidak memastikan keterlibatan personel (tenaga ahli dan pendukung) sesuai perjanjian.
Bahkan, Kadis Perikanan Kabupaten Langkat yang bertindak sebagai PPK juga tidak menyusun dan menetapkan KAK serta HPS secara memadai. (red)
