Topiksumut.id, LANGKAT – Inspektorat Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, telah menyurati dan mengimbau Dinas Perikanan atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun Anggaran 2025, yang berpotensi merugikan negara mencapai ratusan juta rupiah.

Scroll Untuk Lanjut Membaca

“Inspektorat sudah mengimbau dan menyurati untuk mengembalikan,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Inspektorat Kota Binjai, Basrah Pardomuan, Senin (16/11/2026).

Diketahui proyek jasa konsultasi yang mencantumkan tenaga ahli dan tenaga pendukung ini diduga fiktif dalam realisasi pengerjaannya.

Sorotan auditor mengarah pada tiga paket pekerjaan inventarisasi wilayah pesisir di Kecamatan Gebang, Tanjungpura, dan Secanggang yang seluruhnya dikerjakan oleh satu perusahaan, PT AU.

Paket pekerjaan ini semestinya menjadi bagian dari upaya pemetaan potensi dan pengelolaan kawasan pesisir. Namun, auditor menyoroti perencanaan kegiatan yang tidak memadai.

Pelaksanaan pekerjaan disebut tidak sepenuhnya mengacu pada Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang telah ditetapkan.

Persoalan semakin serius ketika auditor menemukan ketidaksesuaian antara personel yang tercantum dalam dokumen penawaran dengan tenaga yang benar-benar melaksanakan pekerjaan.

Pada masing-masing paket, PT AU mencantumkan empat tenaga ahli dan tenaga pendukung. Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan auditor, ketiga pekerjaan tersebut diduga hanya dilaksanakan oleh satu orang berinisial MDS.

Tak hanya jumlah personel yang dipersoalkan, latar belakang pendidikan MDS juga disebut tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana dipersyaratkan dalam KAK. Pada masing-masing proyek, nilai kontrak sebesar Rp99 juta lebih.

PT AU menerima realisasi pembayaran setelah dipotong PPN dan PPh sebesar Rp11 juta lebih, sehingga dikurangkan ini, rekanan menerima Rp87 juta lebih pada masing-masing kegiatan. Auditor menyoroti, realisasi pembayaran yang telah dilunaskan kepada rekanan menjadi temuan serius.

Pasalnya, memunculkan dugaan bahwa pencantuman tenaga ahli dan tenaga pendukung dalam dokumen pekerjaan tidak mencerminkan kondisi pelaksanaan yang sebenarnya. Dampaknya bukan sekadar persoalan administrasi.

Auditor menilai hasil pekerjaan jasa konsultasi tersebut tidak sesuai dengan perencanaan maupun kebutuhan Dinas Perikanan Kabupaten Langkat. Kondisi ini sekaligus mempertanyakan kualitas pengawasan terhadap proyek yang menggunakan anggaran daerah tersebut.

Sebab, keberadaan tenaga ahli dan pendukung merupakan bagian penting dalam pekerjaan konsultansi, terlebih kegiatan yang berkaitan dengan inventarisasi wilayah pesisir dan membutuhkan kompetensi teknis.

Dalam laporan itu, auditor juga menyoroti lemahnya pengendalian dari pihak internal dinas. Kepala Dinas Perikanan Langkat selaku pengguna anggaran dinilai tidak cermat dalam melakukan pengawasan pelaksanaan anggaran.

Sementara itu, pejabat pembuat komitmen (PPK) tidak memastikan keterlibatan personel, baik tenaga ahli maupun tenaga pendukung, sebagaimana tercantum dalam perjanjian pekerjaan.

Lebih jauh, Kepala Dinas Perikanan Langkat yang juga bertindak sebagai PPK disebut tidak menyusun dan menetapkan KAK serta HPS secara memadai.

Rangkaian temuan tersebut memperlihatkan adanya persoalan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Padahal, dokumen perencanaan dan pengawasan personel semestinya menjadi instrumen utama untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai kontrak dan menghasilkan keluaran yang dibutuhkan.

Temuan ini menjadi catatan serius bagi Dinas Perikanan Langkat. Proyek konsultansi yang seharusnya menghasilkan data dan pemetaan wilayah pesisir secara akurat justru dipersoalkan karena ketidaksesuaian personel dan hasil pekerjaan. (red)