Topiksumut.id, LANGKAT – Bupati Langkat, Syah Afandin, menyampaikan bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) memiliki peran penting sebagai wadah penyelarasan arah kebijakan pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
Hal ini disampaikan Syah Afandin usai menghadiri pembukaan musrenbang RKPD Provinsi Sumatera Utara tahun 2027 yang digelar di Hotel Santika Premiere Dyandra Medan, pada, Rabu (22/4/2026).
Pria yang kerap disapa Ondim ini menekankan bahwa, penyusunan rencana pembangunan daerah harus mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat serta menjadi dasar dalam menentukan program prioritas yang terukur dan berkelanjutan.
“Musrenbang RKPD merupakan forum strategis untuk menyelaraskan prioritas pembangunan lintas sektor dan wilayah, sehingga program yang dirumuskan benar-benar tepat sasaran,” ujar Ondim, Jumat (24/4/2026).
Lanjut Ondim, ia menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Langkat dalam mendukung program pembangunan Provinsi Sumatera Utara melalui sinergi perencanaan yang matang dan terintegrasi.
“Saya berharap seluruh hasil pembahasan dalam musrenbang dapat menghasilkan dokumen RKPD yang berkualitas, implementatif, serta mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata di seluruh wilayah Sumatera Utara,” ucap Ondim.
“Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam merumuskan arah pembangunan Sumatera Utara ke depan, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing,” sambungnya.
Sementara itu dikabarkan sebelumnya, Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution menegaskan bahwa musrenbang merupakan pondasi utama dalam merancang pembangunan daerah yang terarah dan berkelanjutan.
Bobby menekankan bahwa program pembangunan tanpa perencanaan yang matang akan kehilangan arah, kesinambungan, dan keselarasan.
Sedangkan itu, arah pembangunan Sumut tahun 2027 difokuskan pada enam basis utama, yakni akselerasi pertumbuhan berkualitas, peningkatan produktivitas, peningkatan investasi, pengembangan industri berbasis potensi daerah, penguatan daya saing, serta pemulihan pascabencana.
Gubernur Sumatera Utara ini juga menyoroti percepatan pembangunan di Kepulauan Nias sebagai salah satu prioritas utama untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah.
“Pemerintah Provinsi Sumut telah menetapkan tiga klaster pengembangan di wilayah tersebut, meliputi kawasan produksi, logistik, dan pariwisata. Penguatan jalur logistik menjadi prioritas, termasuk pembangunan fasilitas pergudangan dan cold storage sebagai pusat distribusi,” ujar Bobby.
Selain itu, Pemprov Sumut juga menggulirkan program pendidikan gratis mulai tahun ajaran 2026, yang awalnya difokuskan di Kepulauan Nias dan kemudian diperluas ke daerah terdampak bencana.
Di sektor kesehatan, pemerintah memberikan beasiswa pendidikan dokter spesialis dengan prioritas penempatan di wilayah Nias.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang hadir dalam kegiatan tersebut juga menegaskan bahwa musrenbang bukan sekadar agenda seremonial, melainkan forum strategis untuk merumuskan perencanaan pembangunan yang konkret dan berkualitas.
“Jangan anggap Musrenbang sebagai kegiatan rutinitas atau sekadar kumpul-kumpul. Ini harus menjadi forum yang benar-benar menghasilkan perencanaan pembangunan terbaik,” kata Tito.
Tito juga mengapresiasi capaian indikator pembangunan Sumatera Utara yang dinilai cukup baik secara nasional, khususnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencapai angka 76,47 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional 75,90 persen.
Namun demikian, Tito mengingatkan bahwa pemerataan pembangunan antarwilayah masih menjadi tantangan yang harus diselesaikan. (red)
