Topiksumut.id, LANGKAT – Pemerintah Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, belum lama ini berkunjung ke Badan Pusat Statistik (BPS) RI dan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (PRR) dalam rangkat percepatan penyaluran bantuan bencana banjir.
Dalam pertemuan tersebut disampaikan hasil verifikasi dan validasi terhadap usulan 73.721 warga terdampak banjir Kabupaten Langkat.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 62.593 Nomor Induk Kependudukan (NIK) dinyatakan valid, sedangkan 11.128 NIK belum valid, karena berbagai kendala, seperti NIK kosong, data ganda, maupun format yang tidak sesuai.
Data yang telah dinyatakan valid selanjutnya akan disampaikan kepada lima kementerian dan lembaga sebagai dasar penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak, meliputi bantuan jaminan hidup, bantuan stimulan, serta bantuan isi hunian.
Menindaklanjuti masih adanya data yang belum valid, Plt Bupati Langkat, Tiorita Br Surbakti menegaskan, Pemkab Langkat akan segera melakukan penyempurnaan data agar dapat kembali dikirim ke BPS RI untuk diverifikasi dan divalidasi.
“Sehingga seluruh masyarakat yang memenuhi syarat dapat memperoleh haknya,” ujar Tiorita, Kamis (6/8/2026).
Sementara saat Tiorita beserta rombongan ke Satgas PRR, bahwa usulan bantuan bagi korban banjir di Kabupaten Langkat telah memasuki tahapan ke-11.
Proses penyaluran bantuan diperkirakan dapat direalisasikan dalam waktu sekitar dua bulan ke depan, setelah seluruh tahapan administrasi dan validasi selesai.
“Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan dukungan Satgas PRR serta seluruh kementerian dan lembaga terkait. Kami berharap proses penyaluran bantuan, baik berupa jaminan hidup, bantuan stimulan maupun bantuan isi hunian, dapat segera terealisasi sehingga masyarakat terdampak banjir segera merasakan manfaatnya,” ucap Tiorita.
Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Langkat akan terus mengawal seluruh tahapan administrasi hingga bantuan benar-benar diterima masyarakat.
Menurutnya, sinergi seluruh pihak sangat penting agar tidak ada warga yang berhak menerima bantuan namun tertinggal akibat persoalan administrasi maupun validasi data.
Sementara itu, mewakili masyarakat terdampak banjir, Siska Novianti menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Langkat yang telah memfasilitasi pertemuan langsung dengan BPS RI dan Satgas PRR.
“Masyarakat merasa lebih tenang setelah memperoleh penjelasan secara langsung mengenai perkembangan proses usulan bantuan yang selama ini dinantikan,” kata Siska. (red)
