Topiksumut.id, BINJAI – Pengerjaan proyek pada tahun 2024 yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kota Binjai, Sumatera Utara, diduga tak sesuai bestek, volume, dan tidak tepat sasaran.
Biaya pengerjaan proyek itu pun diduga bersumber dari anggaran dana isentif fiskal (DIF).
Sedangkan itu, dugaan tak sesuai bestek, volume, dan tidak tepat sasaran itu diketahui dalam penelusuran wartawan ke lokasi pengerjaan.
Seperti di Kelurahan Jati Makmur, Binjai Utara, proyek pengaspalan yang dilakukan Dinas Perkim Binjai diduga tak sesuai bestek, volume, dan tidak tepat sasaran.
Umumnya proyek pengaspalan yang menyasar ke gang-gang dengan lebar 3 meter di Kota Binjai itu, sepanjang 200 meter. Namun dalam temuan yang dilihat wartawan, diduga proyek tersebut tak sesuai volume dan bestek.
Penelusuran wartawan, proyek pengaspalan itu ditemukan pada satu mata anggaran dengan dua titik gang pengerjaan, diaspal tak sampai 200 meter atau sekitar 150 meter.
Selain di Kelurahan Jati Makmur, proyek pengaspalan yang diduga tak sesuai bestek didapati di Kelurahan Cengkeh Turi, Binjai Utara.
Di sana, pengaspalan yang dilakukan Dinas Perkim pada salah satu gang tidak menyasar kawasan perumahan dan pemukiman padat atau alias tidak tepat sasaran.
Namun begitu, rumah di lokasi proyek pengaspalan terdapat tiga rumah dan ladang pada akhir jalan.
Sementara pada Kelurahan Damai, Binjai Utara, proyek pengaspalan itu diduga juga tak sesuai bestek.
“Kemarin itu (di Kelurahan Damai), kena hujan setelah diaspal. Jadi ngelupas aspal. Tapi langsung diperbaiki juga,” kata masyarakat Kelurahan Damai.
Warga itu juga menduga pengerjaan aspal itu asal jadi.
“Pernah kemarin saat harinya panas kali, ngelupas aspalnya. Seperti asal-asalan pengerjaannya,” tambah warga.
Sementara, Kepala Dinas Perkim Binjai, Mahyar Nafiah saat dikonfirmasi malah bertanya balik di mana lokasi pengerjaan yang tak sesuai bestek, volume, dan tidak tepat sasaran.
“Ini yang mana,” singkat Mahyar, Selasa (10/6/2025).
Saat dijelaskan lokasinya, Mahyar meminta wartawan untuk bertemu.
“Ketemu aja kita dulu, dari WA payah,” ucap Mahyar.
“Kalau dana isentif fiskal tanya BPKPAD biar jelas,” sambung Mahyar saat ditanyai pembayaran proyek itu disebut-sebut menggunakan dana insentif fiskal.
Dengan adanya temuan dugaan tak sesuai bestek dan volume pada proyek pengaspalan jalan yang dilakukan Dinas Perkim Binjai, unsur tindak pidana korupsi pun mulai mengerucut.
Ditambah lagi, dugaan penyimpangan dan tumpang tindih dalam realisasi dana insentif fiskal pun perlahan terlihat.
Karenanya, Kejaksaan Negeri Binjai pun dinilai sudah dapat menaikkan status perkara dari tahap penyelidikan menjadi penyidikan.
Selain itu, realisasi dana insentif fiskal yang sejatinya untuk pengentasan kemiskanan ini juga menabrak Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2024.
Soalnya, dana insentif fiskal itu disebut-sebut dialihkan untuk bayar utang proyek. Praktisi Hukum, Ferdinand Sembiring menilai, realisasi dana insentif fiskal yang sudah menabrak Peraturan Menteri Keuangan itu sudah memenuhi unsur tindak pidana korupsi.
Itu sesuai dengan UU No 20/2001 atas perubahan UU No 31/1999. Bahkan, Ferdinand juga menduga, ada penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang dilakukan oknum pejabat di lingkungan Pemko Binjai.
“Ada 4 kategori unsur tindak pidana korupsi sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pertama, tindakan melawan hukum melalui realisasinya yang diduga menabrak PMK No 91/2024,” bebernya.
“Dengan ditabrak segala aturan, diduga oknum pejabat melakukan itu untuk mendapat keuntungan,” sambung Ferdinand.
Lebih lanjut, unsur ketiga dalam UU Tipikor disebutkan Ferdinand, adanya dugaan penyalahgunaan wewenang yang tidak sesuai prosedur. Bahkan dengan menabrak PMK 91/2024 ini, realisasi dana pengentasan kemiskinan itu menjadi tumpang tindih.
Kacamata Ferdinand menilai, hal tersebut masuk dalam unsur ketiga UU Tipikor, yakni tumpang tindih realisasi anggarannya. “Unsur keempat tentunya menimbulkan kerugian negara dan ini dapat dibuktikan melalui hasil audit yang harus dilakukan. Ketika menabrak aturan, tentunya akan muncul kerugian negara untuk mencari keuntungan,” urai Ferdinand.
Diketahui, Kejaksaan Negeri Binjai melakukan penyelidikan dalam rangka mendalami adanya pengalihan dana insentif fiskal yang sejatinya untuk pengentasan kemiskanan, malah digeser untuk pembayaran utang proyek.
Sejauh ini, penyelidik tindak pidana khusus juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah kepala OPD, termasuk sekretaris daerah. Pemeriksaan yang dilakukan penyelidik usai Kajari Binjai, Jufri menerbitkan surat perintah penyelidikan bernomor: Prin-05/L.2.11/Fd.1/05/2025 pada 8 Mei 2025.
Dalam dokumen sepotong surat dengan nomor: 900.I.11-0728 tentang pengajuan dana insentif fiskal yang ditandatangani Wali Kota Binjai, Amir Hamzah, pemko mengajukan permohonan kucuran uang dari pemerintah pusat itu pada 12 Januari 2023 lalu. (Red)
