Topiksumut.id, LANGKAT – Desakan aparat penegak hukum (APH) dalam hal ini Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Langkat untuk menyelidiki dugaan fiktif dalam proyek jasa konsultasi pada Dinas Perikanan Kabupaten Langkat tahun anggaran 2025, kian menguat.

Scroll Untuk Lanjut Membaca

Terlebih, hasil dari proyek jasa konsultasi itu tidak mendapat manfaat. Bahkan diduga, hasilnya tidak terlihat.

Selain itu, proyek jasa ini diduga melampirkan tenaga ahli dan tenaga pendukung yang tidak sesuai.

Atas temuan serius dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tersebut menjadi perbincangan hangat dan diminta kepada Polres Langkat untuk mendalami hal tersebut.

“Jelas dalam laporan BPK (badan pemeriksa keuangan) yang merupakan auditor dari negara bahwa hasil atau output dari jasa konsultan itu diduga tidak ada hasilnya. Ditambah lagi, tenaga ahli dan tenaga pendukung yang dilampirkan juga diduga tidak sesuai,” ujar Praktisi Hukum, Ferdinand Sembiring, Sabtu (21/11/2026).

“Dengan temuan serius ini, kami meminta Polres Langkat untuk mendalami dan menyelidikinya,” sambungnya.

Sebagaimana diketahui, sorotan auditor mengarah pada tiga paket pekerjaan inventarisasi wilayah pesisir di Kecamatan Gebang, Tanjungpura, dan Secanggang yang seluruhnya dikerjakan oleh satu perusahaan, PT AU.

Paket pekerjaan ini semestinya menjadi bagian dari upaya pemetaan potensi dan pengelolaan kawasan pesisir.

Bahkan, auditor menyoroti perencanaan kegiatan yang tidak memadai. Pelaksanaan pekerjaan disebut tidak sepenuhnya mengacu pada Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang telah ditetapkan.

Pada masing-masing paket, PT AU mencantumkan empat tenaga ahli dan tenaga pendukung.

Berdasarkan hasil pemeriksaan auditor, ketiga pekerjaan tersebut diduga hanya dilaksanakan oleh satu orang berinisial MDS.

Tak hanya jumlah personel yang dipersoalkan, latar belakang pendidikan MDS juga disebut tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana dipersyaratkan dalam KAK.

Pada masing-masing proyek, nilai kontrak sebesar Rp 99 juta lebih.

PT AU menerima realisasi pembayaran setelah dipotong PPN dan PPh sebesar Rp11 juta lebih, sehingga dikurangkan ini, rekanan menerima Rp87 juta lebih pada masing-masing kegiatan.

Oleh Auditor, pembayaran yang telah dilunaskan itu menjadi temuan serius dan bahkan kerugian negara senilai itu.

Karena itu, dampaknya bukan sekadar persoalan administrasi. Auditor menilai hasil pekerjaan jasa konsultasi tersebut tidak sesuai dengan perencanaan maupun kebutuhan Dinas Perikanan Kabupaten Langkat.

“Jelas kerugian negara berdasarkan laporan hasil pemeriksaan auditor besarannya senilai negara yang telah membayar. Jumlahnya mencapai Rp200 jutaan lebih,” ucap Ferdinand.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas Kepala Inspektorat Kabupaten Langkat, Basrah Pardomuan tidak berkomentar panjang ketika dikonfirmasi.

“Inspektorat sudah mengimbau dan menyurati untuk mengembalikan,” kata Basrah.

Dalam laporan itu, auditor juga menyoroti lemahnya pengendalian dari pihak internal dinas.

Kepala Dinas Perikanan Langkat selaku pengguna anggaran dinilai tidak cermat dalam melakukan pengawasan pelaksanaan anggaran.

Sementara itu, pejabat pembuat komitmen (PPK) tidak memastikan keterlibatan personel, baik tenaga ahli maupun tenaga pendukung, sebagaimana tercantum dalam perjanjian pekerjaan.

Lebih jauh, Kepala Dinas Perikanan Langkat yang juga bertindak sebagai PPK disebut tidak menyusun dan menetapkan KAK serta HPS secara memadai.

Rangkaian temuan tersebut memperlihatkan adanya persoalan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan.

Padahal, dokumen perencanaan dan pengawasan personel semestinya menjadi instrumen utama untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai kontrak dan menghasilkan keluaran yang dibutuhkan.

Temuan ini menjadi catatan serius bagi Dinas Perikanan Langkat.

Proyek konsultansi yang seharusnya menghasilkan data dan pemetaan wilayah pesisir secara akurat justru dipersoalkan karena ketidaksesuaian personel dan hasil pekerjaan. (red)