Topiksumut.id, BINJAI – Rapat paripurna penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Kota Binjai Tahun Anggaran 2027 yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Binjai, Sumatera Utara, diwarnai aksi walk out.
Walk out ini dilakukan Fraksi Gerindra atas bentuk sikap kekecewaan terhadap ketidakhadiran Wali Kota Binjai, Amir Hamzah.
Selain walk out, rapat paripurna itupun molor hingga satu jam setengah lamanya.
Mulanya rapat paripurna itu dijadwalkan pada, Selasa (17/11/2026) pukul 10.00 WIB. Namun hingga paripurna dibuka pukul 11.30 WIB wali kota tak kunjung hadir.
“Rapat paripurna ranperda APBD 2027 molor. Dari yang dijadwalkan pukul 10.00 WIB kemudian dibuka paripurnanya pukul 11.30 WIB, artinya ada satu setengah jam molornya lebih,” ujar Ronggur Simorangkir anggota DPRD Binjai dari Fraksi Gerindra, Rabu (18/11/2026).
“Ya kita lansung keluar dari ruang paripurna sebagai bentuk menyatakan sikap kecewa terhadap ketidakhadiran wali kota,” sambungnya.
Lanjut Ronggur, Fraksi Gerindra menganggap ini bahwa bentuk ketidakseriusan dan bentuk ketidakpedulian Wali Kota Binjai terkait anggaran pembangunan daerah Tahun 2027.
“Nah, kami tidak ingin DPRD ini hanya dijadikan sebagai lembaga yang mengesahkan, lembaga yang melengkapi untuk digunakannya anggaran tersebut. Tapi kami ingin agar DPRD ini betul-betul dihormati, DPRD ini betul-betul menjadi mitra yang sejajar dengan eksekutif,” ucap Ronggur.
Ronggur menegaskan, sejatinya wali kota dan DPRD sama-sama dipilih rakyat.
Oleh sebab itu, Ronggur menambahkan wali kota jangan hanya taunya menggunakan anggaran saja, tapi tidak mau dengan serius mengikuti setiap tahapan proses yang berlangsung di DPRD.
“Kami tidak ingin menjadi lembaga yang tukang ketok pengesahan, menjadi lembaga membahas anggaran. Tapi kami ingin sama-sama dibahas agar tujuan pembangunan itu tercapai. Dan aspirasi-aspirasi masyarakat diberbagai daerah Kota Binjai bisa tertampung nantinya,” ujar Ronggur.
Meski Fraksi Gerindra walk out, rapat paripurna tetap dilanjutkan oleh Ketua DPRD Binjai, Gusuartini Br Surbakti.
Sementara itu, mewakili Wali Kota Binjai, Sekretaris Daerah Kota Binjai, Chairin Simanjuntak, menghadiri rapat paripurna penyampaian ranperda tentang APBD Kota Binjai Tahun 2027.
Dalam penyampaiannya, Chairin menjelaskan bahwa penyampaian ranperda APBD Tahun 2027 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2026 tentang pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.
Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama ranperda tentang APBD paling lambat satu bulan sebelum dimulainya tahun anggaran.
Ia berharap ranperda APBD Kota Binjai dapat disetujui bersama sesuai batas waktu yang telah ditentukan.
Lebih lanjut, Chairin menyampaikan bahwa penyusunan ranperda APBD Kota Binjai Tahun 2027 didasarkan pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah disepakati bersama, dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Binjai Tahun 2027, serta dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Binjai Tahun 2025-2029.
Secara garis besar, struktur APBD Kota Binjai Tahun Anggaran 2027 terdiri atas tiga komponen utama, yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.
Pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah.
Selain itu, terdapat pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Sementara itu, belanja daerah direncanakan mencakup belanja operasi, belanja modal, dan belanja tidak terduga.
Adapun komponen pembiayaan daerah mencakup pengeluaran pembiayaan yang direncanakan dalam APBD Tahun Anggaran 2027.
“Kami berharap ranperda APBD Kota Binjai Tahun Anggaran 2027 dapat segera dibahas bersama DPRD dan TAPD secara demokratis, partisipatif, transparan, dan akuntabel, sehingga dapat disepakati tepat waktu dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Kami juga meminta seluruh OPD terkait untuk berperan aktif dalam proses pembahasan demi kelancaran dan percepatan penyelesaiannya,” ucap Chairin. (red)



