Topiksumut.id, BINJAI – Di tengah pelayanan RSUD Djoelham yang diduga masih buruk, manajemen rumah sakit milik Pemerintah Kota Binjai, Sumatera Utara, itu malah menerapkan kebijakan yang tak perlu diterapkan.
Seperti halnya penerapan parkir berbayar dengan mendirikan portal pada pintu masuk dan keluar. Parkir berbayar itu diduga dilakukan oleh pihak ketiga.
Dugaan buruknya pelayanan pada RSUD Djoelham dapat dilihat secara terbuka melalui ulasan di media sosial.
Plt Direktur RSUD Djoelham, dr Romy Ananda tidak memberi tanggapannya saat dikonfirmasi soal kebijakan parkir berbayar tersebut.
Ironisnya, dr Romy malah kedapatan wartawan parkir di Balai Kota Binjai, beberapa waktu lalu.
dr Romy turun dari mobil hitam yang diparkirkan dekat masjid pada Balai Kota Binjai. Kemudian dia berjalan dari samping masjid yang dapat keluar dari belakang pada RSUD Djoelham.
Menanggapi polemik parkir berbayar di RSUD Djoelham, Koordinator Lingkar Wajah Kemanusiaan (Lawan) Sumatera Utara, Abdul Rahim Daulay menilai, kebijakan tersebut tidak berperasaan.
“Masyarakat sudah mengeluh pelayanan buruk, bukannya diperbaiki. Manajemen malah sibuk memikirkan cara mengutip uang dari kantong keluarga pasien melalui parkir,” kata Rahim, Senin (29/12/2025).
“Jangan jadikan rakyat sebagai sapi perah di tengah fasilitas kesehatan yang dikelola secara amatir,” sambung pria yang berprofesi sebagai dosen pada salah satu kampus swasta di Binjai tersebut.
Sikap bungkam pucuk pimpinan RSUD Djoelham pun disayangkan Rahim.
Sebagai pejabat publik yang mengelola dan menggunakan fasilitas negara, kata dia, dr Romy harus memberi penjelasan dengan transparan.
“Sikap bungkam Direktur ini adalah preseden buruk bagi keterbukaan informasi publik. Jika memang benar dan sesuai prosedur, mengapa harus takut menjawab wartawan? Ketertutupan ini justru memperkuat dugaan adanya ketidakberesan dalam pengelolaan parkir tersebut,” ucap Rahim.
Kebijakan parkir berbayar ini tidak hanya menyasar pada pasien maupun keluarga dan kerabat yang hendak menjenguk.
Tenaga kesehatan yang bekerja pada instansi pemerintahan itu pun diduga turut dikenakan tarif.
Pelayanan buruk ini juga pernah dilakukan inspeksi mendadak oleh Wakil Wali Kota Binjai, Hasanul Jihadi.
Pria yang kerap disapa Jiji itu turun gunung usai pucuk pimpinan pada dinas kesehatan saling buang badan untuk membenahi pelayanan buruk pada RSUD Djoelham.
Jiji turun gunung atas arahan dan perintah dari wali kota. Dia turun gunung karena banyak mendapat laporan buruk terkait pelayanannya.
Dalam sidak, Jiji berkeliling melihat pelayanan dan fasilitas yang ada di RSUD Djoelham. Mulai dari ruang IGD, ruang rawat inap pasien hingga ruang cuci darah.
Di lantai 4 RSUD Djoelham, Jiji terkejut ketika masuk ke ruangan rawat inap pasien. Kondisi ruangan itu yang membuat Jiji kaget.
Suasana panas di ruangan itu lantaran air conditioner (AC) tidak menyala atau padam. Pasien di dalam pun menggunakan kipas manual untuk mendinginkan suhu tubuhnya.
Jiji kembali dikejutkan melihat fasilitas berupa wastafel yang rusak dan tidak berfungsi. Dia juga mengecek kamar mandi yang ada di dalam ruangan pasien.
Sebelumnya, seorang pasien atas nama R br Ketaren (75) meninggal dunia saat sedang melakukan cuci darah kedua di RSUD Djoelham. Anak korban merasa tak puas dan ganjal atas kematian ibunya.
Sebab sebelum ibunya wafat, alarm mesin cuci darah berbunyi dan muncul tulisan no water. Bahkan anak korban menyurati DPRD dan Inspektorat Binjai untuk menindaklanjuti yang dialami ibunya sebelum meninggal dunia.
Selain pasien cuci darah, pelayanan RSUD Djoelham juga disoroti keluarga Agung Pramana. Anak Agung yang belum genap 1 tahun berinsial MAP harus meninggal dunia karena kelamaan menunggu dokter spesialis anak dan bahkan hingga bermalam.
Alhasil, bayi 11 bulan itu meninggal dunia di RSUD Djoelham pada siang harinya. (Red)
