Topiksumut.id, BINJAI – Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan Sumatera Utara, melakukan pendalaman usai menerima laporan dari masyarakat terkait tewasnya R br Ketaren akibat adanya dugaan malapraktik di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Djoelham Binjai.
Hasilnya Ombudsman RI Perwakilan Sumut hanya menemukan maladministrasi berupa lalai dan abai yang dilakukan perangkat RSUD Djoelham.
“Terkait laporan masyarakat di RSUD Djoelham dengan matinya mesin cuci darah serta terkait pelayanan, kami setelah melakukan pemeriksaan memang terbukti ada maladministrasi,” kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Herdensi, Kamis (3/7/2025).
“Hasil pemeriksaan, abai (menejemen RSUD Djoelham) menjalankan kewajiban untuk memeriksa dan memastikan bahwa suplai air ke dalam mesin cuci darah itu tidak terhambat, itu abai,” sambungnya.
Selain mendalami adanya maladministrasi yang mengabaikan perangkat atau alat cuci darah hingga kehabisan air dan mengakibatkan nyawa melayang, Herdensi menyebut, pihaknya juga melihat fasilitas kesehatan di RSUD Djoelham.
“Demikian juga terkait dengan fasilitas lain, soal tanggungjawab dokter dengan pelayanan pasien, kemudian fasilitas lainnya rumah sakit seperti AC, wastafel atau tempat cuci tangan yang tidak tersedia sabun dan lain-lain, itu sebenarnya standar yang harus dipenuhi oleh rumah sakit,” kata Herdensi.
Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Herdensi menambahkan, menejemen RSUD Djoelham disebut abai untuk memastikan ketersediaan air pada mesin cuci darah tersebut.
“Dari pemeriksaan yang kami lakukan terkait dengan ketersedian suplai air, pihak rumah sakit abai untuk memastikan atau paling tidak menempatkan semacam petugas setiap hari atau menyediakan semacam alat kontrol. Alat itu bisa bunyi untuk memberi pesan kepada penanggung jawab bahwa air mati atau air tidak tersedia, sehingga bisa dilakukan mitigasi lebih dini,” kata Herdensi.
Herdensi menambahkan, Ombudsman RI Perwakilan Sumut sudah menyampaikan laporan hasil pemeriksaan terhadap RSUD Djoelham Binjai kepada wali kota.
“Yang pada intinya kami menyampaikan bahwa selain menemukan ada maladministrasi, kami juga memberikan saran korektif, masukan-masukan korektif terkait dengan rumah sakit, terkait dengan fasilitas kesehatan. Disediakan tim untuk memantau, monitoring, mengevaluasi terkait dengan fasilitas kesehatan, kalau gak bisa menyediakan orang, minimal menyediakan perangkatnya dulu,” ucapnya.
“Kami menemukan adanya maladministrasi, penyalahgunaan wewenang yang tidak sesuai dengan tugas fungsi. Yang kita temukan ini abai, mesin cuci darahnya bagus, peralatan penyulingannya bagus tapi suplai airnya yang tidak dapat dipastikan dengan baik, itukan abai mereka,” tambahnya.
Terpisah, Pelaksana Tugas Direktur RSUD Djoelham, dr Romy Ananda tidak menanggapi konfirmasi wartawan untuk keberimbangan.
Hal yang ditanyakan kepada dr Romy mengenai sikap menejemen RSUD Djoelham terkait laporan hasil pemeriksaan Ombudsman RI Perwakilan Sumut menyoal adanya maladministrasi hingga abai dan lalai dalam operasi mesin cuci darah hingga mengakibatkan nyawa melayang.
Sebelumnya, Wakil Wali Kota Binjai, Hasanul Jihadi turun gunung ke RSUD Djoelham usai sejumlah pelayanan buruk yang terjadi hingga menjadi perbincangan hangat masyarakat.
Seorang pasien jenis kelamin wanita berusia 75 tahun tewas saat sedang melakukan cuci darah kedua di RSUD Djoelham.
Anak korban merasa tak puas dan janggal atas kematian ibunya hingga melaporkan hal itu ke Polda Sumut.
Disebut tak puas dan janggal karena sebelum ibunya wafat, alarm mesin cuci darah berbunyi dan muncul tulisan no water.
Bahkan anak korban menyurati DPRD dan Inspektorat Binjai untuk menindaklanjuti yang dialami ibunya sebelum meninggal dunia.
Selain pasien cuci darah, pelayanan RSUD Djoelham juga disoroti keluarga Agung Pramana.
Anak Agung yang belum genap 1 tahun berinsial MAP harus meninggal dunia karena kelamaan menunggu dokter spesialis anak dan bahkan hingga bermalam.
Alhasil, bayi 11 bulan itu meninggal dunia di RSUD Djoelham pada siang harinya. (Red)
