Topiksumut.id, BINJAI – P-APBD Kota Binjai tahun 2025 disahkan tengah malam, Rabu (1/10/2025) dinihari.
Pengesahan tengah malam itu disinyalir demi menghindari sanksi lantaran harus disahkan 3 bulan sebelum akhir tahun.
Rapat paripuna pengesahan P-APBD 2025 dipimpin Ketua DPRD Binjai, Kristiani Gusuartini br Surbakti.
Wali Kota Binjai, Amir Hamzah turut hadir mengikuti rapat paripurna pengesahan tersebut.
Informasi dirangkum, pembahasan buku P-APBD Binjai 2025 dilakukan secepat kilat. Hanya 4 hari, puluhan OPD membahas itu bersama Badan Anggaran (Banggar).
Diduga pembahasan itu tidak efektif. Ketua DPRD Binjai yang karib disapa Tini mengatakan, pembahasan dokumen P-APBD 2025 dikebut.
“Di luar jam kerja lah (terus dibahas), sampai malam,” ujar politisi Partai Golkar tersebut, dikutip dari Tribun Medan.
“Buku baru masuk hari Kamis (25/9/2025), setelah (itu) kami paripurnakan. Hari Jum’at (26/9/2025) baru mulai pembahasan, tanggal terakhir pengesahan 30 September 2025,” sambungnya.
Disoal apakah itu terbahas dengan efektif, dia menyebut, sudah menyurati pemko.
“6 bulan yang lalu kami sudah menyurati pemko, tanya kembali saja ke pemko,” ujar Tini.
Terpisah, Fraksi Gerindra DPRD Binjai memberi sejumlah catatan penting dalam pengesahan P-APBD yang digelar tengah malam.
Namun begitu, Fraksi Gerindra DPRD Binjai menyetujui dokumen P-APBD tersebut.
Ada sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi catatan Fraksi Gerindra.
“Fraksi Gerindra menilai anggaran UMKM yang dialokasikan sangat kecil, adalah cerminan bahwa Pemko Binjai tidak berpihak kepada pelaku UMKM. Padahal sebelumnya wali kota dalam beberapa kali kesempatan menyebut, pemko punya 2.000 binaan UMKM,” ujar Anggota DPRD Binjai dari Fraksi Gerindra, Ronggur Simorangkir.
“Bagaimana pembinaan yang dilakukan jika alokasi pada dinas terkait sangat rendah. Kami tidak ingin ribuan pelaku UMKM Kota Binjai hanya jadi jualan politik wali kota,” tambahnya.
Kepada dinas pendidikan, Fraksi Gerindra mendorong agar Pemko Binjai serius membenahi dunia pendidikan. Terutama mengenai kekurangan jumlah tenaga pendidik atau guru.
“Kemudian mergernya sekolah-sekolah negeri jadi bukti bahwa Pemko Binjai hari ini tidak serius membenahi pendidikan. Sekolah negeri juga tidak lagi menjadi tujuan, sekolah negeri sepi peminat dan situasi ini dibiarkan berlarut tanpa ada solusi kongkrit,” ucap Ronggur.
Selain kritikan, juga ada apresiasi disampaikan Fraksi Gerindra DPRD Binjai. Adalah terkait Program UHC Prioritas.
Namun, Ronggur tetap memberi kritikan untuk melakukan evaluasi terhadap Kepala Dinas Kesehatan Kota Binjai.
“Perlu adanya evaluasi terhadap kepala dinas kesehatan untuk menghindari konflik interes dalam melaksanakan tugas. Jangan beliau sibuk mengurus rumah sakit milik pribadi, ketimbang RSUD Djoelham milik Pemko Binjai,” kata Ronggur.
“Kita ingin RSUD Djoelham diperbaiki pelayanannya agar masyarakat nyaman, sehingga keberadaan RSUD Djoelham jadi tempat berobat masyarakat dan produktif menghasilkan PAD. RSUD Djoelham harus menjadi rumah sakit serapan UHC, karena itu pelayanannya harus diperbaiki,” tutupnya. (Red)
