Topiksumut.id, LANGKAT – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Langkat menyampaikan rancangan peraturan daerah terkait penyertaan modal untuk badan usaha milik daerah (BUMD) yang baru dibentuk yakni Langkat Setia Negeri.
Bupati Langkat, Syah Afandin beserta Wakil Bupati, Tiorita br Surbakti turut hadir dalam paripurna dengan agenda penyampaian ranperda di Gedung DPRD Langkat yang dipimpin oleh Sribana Perangin-angin, pada Kamis (18/9/2025) sore.
Dalam paripurna itu, Pemkab Langkat memberi penyertaan modal dasar kepada BUMD Langkat Setia Negeri senilai Rp 25 miliar.
“Modal dasar BUMD Langkat Setia Negeri sebesar Rp 25 miliar. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Langkat menyetor modal awal sebesar Rp 6 miliar atau 25 persen dari modal dasar. Selanjutnya, penyetoran akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan perkembangan perusahaan,” ujar Syah Afandin, Jumat (19/9/2025).
“Pemerintah Kabupaten Langkat menyadari bahwa keberadaan BUMD yang menggerakkan perodaan perekonomian, meningkatkan pelayanan publik dan memperkuat pendapatan asli daerah. BUMD Langkat Setia Negeri (diharap) agar mampu menjadi motor pembangunan daerah dan aktor strategis di Kabupaten Langkat,” sambungnya.
Pria yang kerap disapa Ondim ini juga menguraikan sejumlah sektor usaha strategis yang akan dikelola BUMD Langkat Setia Negeri.
Paling utama yang akan dikelola BUMD baru itu adalah sektor energi sumber daya alam yakni, minyak dan gas.
Kedua ada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif untuk mengembangkan potensi wisata alam. Ketiga dari sektor pertanian, perkebunan hingga perikanan.
“Keempat, sektor perdagangan, kelima sektor infrastrukur dan konstruksi. Keenam, sektor teknologi informasi dan komunikasi yaitu mendukung transformasi digital dan yang lain-lain berbasis teknologi di Kabupaten Langkat. Yang ketujuh pengelolaan limbah dan lingkungan hidup, yang kedelapan sektor kesehatan dan pendidikan,” kata Ondim.
Ondim berharap, kehadiran BUMD Langkat Setia Negeri mampu memberi manfaat secara luas kepada masyarakat dan menjadi pilar utama pembangunan ekonomi daerah.
Penyertaan modal Rp25 miliar yang bersumber dari APBD Langkat dan merupakan uang rakyat itu mendapat catatan serta kritikan tajam dari sejumlah fraksi. Namun begitu, beberapa diantaranya tetap ada yang mendukung.
Kritikan dan catatan keras itu disampaikan Fraksi Nasdem.
“Rp25 miliar (dana penyertaan modal) harus didasarkan kajian bisnis yang komprehensif. Saran dari Nasdem, pemda wajib mempublikasikan ringkasan kajian bisnis sebagai bentuk transparansi,” ujar Mardanta Sitepu, Ketua Fraksi Nasdem.
Dia juga memberi catatan agar dana penyertaan modal tidak menggangu prioritas belanja wajib daerah.
“Jangan sampai penyertaan modal menjadi beban, tanpa menghasilkan nilai tambah,” kata Mardanta.
Catatan keras juga disampaikan Fraksi PDI-Perjuangan. Melalui juru bicaranya Hermansyah, Fraksi PDI-Perjuangan menyoal dana penyertaan modal kepada BUMD baru itu senilai Rp 25 miliar dengan awal Rp 6 miliar yang setiap tahunnya akan terus bertambah Rp 2 miliar.
Artinya, Pemkab Langkat akan mengucurkan penyertaan modal kepada BUMD Langkat Setia Negeri naik dari Rp 6 miliar menjadi Rp 8 miliar dan seterusnya bertambah Rp 2 miliar sampai puncaknya Rp 25 miliar.
“Fraksi PDI-Perjuangan mohon penjelasan terperinci rencana bisnis pertahunnya dari penyertaan modal tersebut,” ujar Hermansyah.
“Fraksi PDI-Perjuangan (juga) meminta kepada pemerintah daerah adanya paparan terbuka mengenai rencana bisnis, proyeksi keuntungan serta jaminan pengembalian investasi. Tanpa paparan tersebut, kami melihat, penyertaan modal rawan menjadi beban fiskal terselubung,” tambahnya.
Lebih lanjut, Fraksi PDI-Perjuangan juga meminta agar realisasi penyertaan modal ini harus dilakukan secara transparan dan akuntabel serta menerapkan prinsip kehati-hatian.
“Agar, tujuan penyerahan modal tercapai sesuai yang diharapkan serta mendatangkan keuntungan PAD (pendapatan asli daerah) dan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat serta penyerapan tenaga kerja,” ucap Hermansyah.
Dasar hukum penyertaan modal yang dilakukan pemerintah daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD dan UU No 23/2014.
Terpisah, Direktur BUMD Langkat Setia Negeri, Zulkifli yang merupakan kader Partai Perindo tidak menjabarkan secara utuh soal dana penyertaan modal dimaksud.
“Minimal modal yang disetor 15 persen, diatur di UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,” ujarnya ketika disoal adanya penggelembungan atau peningkatan modal awal yang disebut usulannya cuma Rp 5 miliar.
Dia juga mengirimkan dokumen Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 sebagai dasar hukum bahwa penyertaan modal untuk BUMD Langkat Setia Negeri sebesar Rp 25 miliar.
Menurutnya, BUMD baru ini akan menjadi perusahaan perseroan daerah (Perseroda).
“Artinya, Perda penyertaan modal adalah sebagai syarat pendirian legalitas PT Langkat Setia Negeri (Perseroda),” ujar Zulkifli.
Ditanya lebih lanjut konstruksi bisnis pada sektor migas itu bagaimana, Zulkifli tidak memberi tanggapannya.
Juga terjadi tarik-menarik oleh sejumlah Anggota DPRD Langkat yang tidak yakin dengan pengelolaan dana penyertaan modal itu, Zulkifli tidak memberi tanggapannya.
“Yang lain saya tidak bisa berkomentar,” ucap Zulkifli.
Informasi dirangkum, penyertaan modal yang disampaikan Pemkab Langkat dalam ranperda mulanya tidak sebesar itu.
Artinya, ada terjadi penggelembungan yang cukup besar terhadap BUMD baru tersebut.
Disebut-sebut, penyertaan modal awal untuk BUMD Langkat Setia Negeri sebesar Rp 5 miliar.
Namun terungkap dalam rapat paripurna, penyertaan modal untuk BUMD baru itu sebesar Rp 25 miliar. (Red)
