Topiksumut.id, LANGKAT – Sedikitnya 36 restoran di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, tak membayar pajak sejak usaha itu beroperasi.
Hal ini pun menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2024.
Namun dari puluhan restoran itu, 6 diantaranya sudah tutup sejak beberapa bulan yang lalu.
Bahkan ada satu restoran yang tak mau membayar pajak dengan alasan tak sanggup bayar.
Hal ini diungkapkan oleh Kepala Sub Bidang Pendataan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Langkat, Defin Panjaitan.
“Jadi BPK ini random ngambil data dari platform aplikasi online, misalnya Go Food. Malah yang kami temukan dilapangan, sudah ada restoran yang tutup sejak 2 atau 3 bulan yang lalu,” kata Defin, Kamis (18/9/2025).
Namun menurut Defin, di platform aplikasi online itu, masih melekat restoran yang sudah tutup atau tidak beroperasi lagi.
“Dari 36 restoran yang menjadi temuan tak bayar pajak, enam restoran diantaranya sudah tutup. Bahkan ada satu restoran yang tak mau membayar pajak. Sudah ada kita buat surat pernyataan kalau dia gak sanggup bayar,” kata Defin.
Meski tidak terjadi kecocokan antara platform aplikasi online dan fakta dilapangan, Bapenda Langkat tetap menindaklanjuti temuan BPK itu. Dan menagih restoran-restoran yang tak membayar pajak.
Gitu pun Defin menjelaskan regulasi pembayaran pajak dengan metode self assessment.
“Dia (restoran) melaporkan tiap bulan potensi omset yang mereka dapat dalam sebulan. Berdasarkan itulah kita melakukan penghitungan. Setelah dapat dari restoran keluar lah namanya SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah), penetapan lah istilahnya,” kata Defin.
Setelah penetapan tersebut, Defin menambahkan baru lah si wajib pajak mengambil atau petugas Bapenda yang mengantar.
“Setelah itu restoran mulai membayar pajaknya, boleh ke Bapenda atau ke Bank Sumut. Yang penting perlu kami sampaikan, Bapenda tidak ada menagih langsung ke si wajib pajak. Dan besaran pajak yang harus dibayarkan pihak restoran berdasarkan omset,” ucap Defin.
Gitupun Defin menguraikan, kelemahan self assessment yaitu, kerap diduga terjadinya ketidak jujuran pihak restoran soal omset yang di dapat.
“Karena kita untuk mengetahui omset itu tidak akan mungkin, tidak akan pernah dapat. Kelemahan kita Bapenda juga, kita tidak ada sumber daya manusia untuk pemeriksaan pajak. Yang bisa melakukan itu adalah pemeriksa pajak, dia harus bersertifikat dan memiliki keahlian,” ujar Defin. (Red)
