Topiksumut.id, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinet sore ini, Senin (8/9/2025).
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam siaran persnya mengatakan, ada lima kementerian yang dilakukan reshuffle oleh Presiden Prabowo Subianto. Selain reshuffle, ada satu pembentukan Kementerian Haji dan Umrah.
Mensesneg Prasetyo Hadi menyampaikan, setidaknya lima menteri disebut akan diganti, di antaranya:
1. Menko Polkam Budi Gunawan.
2. Menpora Dito Ariotedjo.
3. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding.
4. Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi.
5. Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Meski belum ada kepastian mengenai siapa pengganti mereka, muncul spekulasi bahwa posisi Menko Polhukam akan dirangkap oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsuddin.
Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menilai bahwa reshuffle ini bisa menjadi langkah strategis untuk meredam gejolak publik yang belakangan meningkat.
Menurutnya, reshuffle menunjukkan keseriusan Presiden dalam merespons aspirasi rakyat dan memperbaiki kinerja pemerintahan.
“Saya kira dimensi teknokratis itulah yang akan mengemuka untuk me-reshuffle kabinet ketika ada protes besar publik terhadap pemerintah,” ujar Agung, dikutip dari Tribunnews.com.
Selain itu, faktor yuridis juga menjadi pertimbangan, terutama setelah penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer oleh KPK. Posisi tersebut dinilai krusial untuk segera diisi mengingat banyaknya persoalan di sektor ketenagakerjaan.
Dari sisi politis, kedekatan PDI-P dengan pemerintah semakin terlihat, terutama setelah kehadiran Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dalam pertemuan pimpinan parpol di Istana.
Presiden Prabowo sebelumnya menyatakan akan mengganti menteri dan kepala lembaga yang tidak bekerja untuk rakyat. Pernyataan ini disampaikan dalam acara peringatan Hari Lahir Ke-102 Nahdlatul Ulama di Istora Senayan, Jakarta, pada 5 Februari 2025. “Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan,” tegas Prabowo.
Lembaga riset Center of Economic and Law Studies (Celios) juga merilis hasil evaluasi kinerja menteri dalam 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran. Dalam studi bertajuk “Rapor 100 Hari Prabowo-Gibran”, sejumlah menteri mendapat rapor merah, termasuk Menteri HAM Natalius Pigai, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Menteri Desa Yandri Susanto.
Di sisi lain, menteri dengan kinerja terbaik menurut Celios adalah Menteri Agama Nasaruddin Umar, diikuti oleh Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Mendikdasmen Abdul Mu’ti, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli. (Red)
