Topiksumut.id, MEDAN – Mencermati berkembangnya wacana pembentukan kementerian yang membawahi Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Sumatera Utara menyampaikan sikap kritis dan objektif agar diskursus publik tetap berada dalam koridor konstitusi dan kepentingan demokrasi.
Ketua Bidang Politik, Demokrasi dan Pemerintahan BADKO HMI Sumatera Utara, Ahmad Fuadi Nasution, menegaskan bahwa posisi Polri yang berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia merupakan desain ketatanegaraan yang telah melalui pertimbangan konstitusional dan historis.
“Penempatan Polri langsung di bawah Presiden justru dimaksudkan untuk menjaga independensi institusi kepolisian dari fragmentasi kepentingan politik dan birokrasi sektoral,” ujar Fuadi dalam keterangannya, Selasa (27/1/2026).
BADKO HMI Sumut menilai, gagasan pembentukan kementerian khusus yang membawahi Polri perlu dikaji secara sangat hati-hati.
Menurut mereka, alih-alih memperkuat institusi, skema tersebut justru berpotensi menambah lapisan birokrasi baru yang dapat memperlemah efektivitas, profesionalisme, serta independensi Polri dalam menjalankan fungsi penegakan hukum.
“Dalam sistem demokrasi, institusi penegak hukum harus dijaga jaraknya dari kepentingan politik praktis. Penambahan struktur kementerian berisiko membuka ruang intervensi yang tidak diperlukan,” lanjut Fuadi.
Lebih lanjut, BADKO HMI Sumut berpandangan bahwa tantangan utama Polri saat ini tidak terletak pada persoalan struktur kelembagaan, melainkan pada penguatan integritas, akuntabilitas, dan konsistensi reformasi internal.
Fokus pembenahan seharusnya diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, penegakan hukum yang berkeadilan, serta penguatan mekanisme pengawasan.
“Reformasi Polri harus dimaknai sebagai pembenahan substansi dan kultur institusi, bukan sekadar perubahan struktur. Di sinilah letak urgensi menjaga marwah Polri sebagai alat negara yang profesional dan dipercaya publik,” tegasnya.
BADKO HMI Sumatera Utara menegaskan bahwa menjaga Polri tetap berada langsung di bawah Presiden merupakan pilihan paling rasional dan konstitusional dalam kerangka supremasi sipil.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan Polri tetap independen, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil, BADKO HMI Sumut mendorong agar setiap wacana kebijakan publik, khususnya yang menyangkut institusi strategis negara, dikaji secara komprehensif, terbuka, dan tidak tergesa-gesa demi menjaga kualitas demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia. (Red)
