Topiksumut.com, BINJAI – Seratusan mahasiswa dan masyarakat Kota Binjai, Sumatera Utara, menggeruduk kantor DPRD Kota Binjai, Senin (1/9/2025) sekitar pukul 11.00 WIB.
Amatan wartawan dilokasi, sejumlah mahasiswa datang membawa sejumlah spanduk yang bertuliskan beberapa kekesalan terhadap anggota DPR RI.
Salahsatu spanduk bertuliskan “DPR Wakil Rakyat, Tapi Rasa Ketua”.
Sedangkan spanduk lainnya bertuliskan “Masyarakat Pintar Kelen yang Tolol”.
Tak hanya itu, selama massa aksi menyampaikan orasinya, terdengar lantunan sholawat dari dalam gedung DPRD Kota Binjai.
Kemudian, aksi demo ini juga mempertontonkan tarian tradisional yang dilakukan oleh seorang mahasiswi PC Himmah Kota Binjai, dihadapan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Binjai.
Sambil menari mahasiswa itu, membawa sebuah kotak untuk mengutip uang. Tujuannya agar uang yang dikutip tersebut diberikan kepada anggota DPR RI yang kegirangan setelah diduga mendapat kenaikan gaji Rp 3 juta perhari.
“Tarian ini tari tradisional yang memang betul-betul dilestarikan, bukan karena yang hari ini bukan untuk kenaikan gaji,” ujar salahseorang orator aksi.
Ketua PC Himmah Kota Binjai, Rahmad menjelaskan kedatangan mahasiswa bersama masyarakat ke kantor DPRD Kota Binjai.
“Pertama insiden anggota DPR RI yang berjoget karena telah mencoreng martabat lembaga negara dan mempermalukan rakyat Indonesia,” kata Rahmad.
Adapun yang kedua menolak dengan tegas peraturan menteri keuangan nomor 85 tahun 2024 tentang mengenai Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Karena menurut Rahmad kebijakan itu hanya menambah penderitaan rakyat kecil yang makin terhimpit.
“Ketiga meminta kepada Pemerintah Kota Binjai agar segera melakukan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan PAD retribusi parkir yang menjadi ladang kebocoran,” ujar Rahmad.
Selanjutnya mereka menuntut agar DPRD Kota Binjai menyampaikan somasi dari rakyat Kota Binjai kepada DPR RI, agar menjaga kesakralan kantor DPR RI.
“Mengingatkan Wali Kota Binjai atas pemberlakuan PMK 85/2024 yang terbukti tidak pro rakyat. Membentuk satgas retribusi parkir dengan melibatkan rakyat, mahasiswa, dan pemuda sebagai bentuk pengawasan nyata terhadap kebocoran PAD,” kata Rahmad.
“Mengultimatum DPRD Kota Binjai untuk lebih tegas dalam menjalankan pengawasan, jika tidak DPRD sama aja telah berkhianat kepada rakyat Kota Binjai khususnya,” sambungnya.
Dengan ini Rahmad menegaskan, aksi yang mereka lakukan bukan sekedar formalitas, melainkan sebuah gerakan moral mahasiswa untuk membela kepentingan rakyat.
Ketua DPRD Binjai, Gusuartini Br Surbakti yang hadir-hadir di tengah-tengah massa aksi, menerima segala aspirasi dan tuntutan para mahasiswa dan masyarakat.
“Di sini memang tempat menyampaikan aspirasi masyarakat dan mahasiswa. Kami juga meminta selama menggelar aksi jangan ada ribut-ribut, dan jangan anarkis,” ujar Gusuartini.
Lanjut Gusuartini, DPRD Kota Binjai mengucapkan turut berduka cita atas kejadian yang dialami salahseorang Ojek Online (Ojol) yang meninggal dunia saat aksi yang terjadi di Jakarta.
“Terhadap somasi yang seperti disampaikan, akan kami sampaikan ke pihak yang terkait. Dan buk sekwan catat ini apa yang disampaikan oleh adik-adik mahasiswa,” kata Gusuartini.
“Kami akan kawal sepenuhnya. Termasuk kami akan panggil wali kota soal PMK 85/2024 yang tidak pro rakyat,” tutupnya.
Usai mendengar jawaban Ketua DPRD Kota Binjai, massa aksi pun melakukan pembakaran ban.
Terakhir mahasiswa dan masyarakat membubarkan diri dengan kondusif. (Red)
