Topiksumut.id, BINJAI – Belum lama ini Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution menyentil Wali Kota Binjai, Amir Hamzah soal realisasi Universal Health Coverage (UHC).
Tak hanya itu Bobby mengaku kecewa atas komitmen Kota Binjai. Menurut Gubsu Kota Binjai belum masuk kategori UHC Prioritas.
Padahal beberapa waktu lalu, Kota Binjai sudah melaunching UHC Prioritas.
Kekecewaan orang nomor satu di Sumatera Utara diungkapkannya pada saat melaksanakan rapat secara online bersama kepala daerah di Sumut.
Pemerintah Kota Binjai, melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) pun angkat bicara atas kekecewaan Bobby Nasution soal UHC Prioritas.
“Pemerintah Kota Binjai berkomitmen terhadap program UHC Prioritas dengan menambah kuota dua kali lipat untuk tahun 2026 dari tahun sebelumnya, yang diperuntukan untuk masyarakat kurang mampu atau tidak mampu. Guna menjaga angka kepesertaan BPJS Kesehatan, dan ini sudah di sahkan di DPRD Kota Binjai,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Binjau, dr Sugianto, Jumat (16/1/2026).
Lanjut Sugianto, pemerintah kota juga terus mengimbau bagi masyarakat yang mampu agar tetep membayar secara aktif BPJS mandirinya.
Baik di kelas I dan II, agar terjaga angka keaktifan BPJS Kesehatan di Kota Binjai.
“Dengan demikian terjaga UHC Prioritas Kota Binjai,” ucap Sugianto.
Gitupun Sugianto menjelaskan, saat ini data keaktifan peserta BPJS Kesehatan pertanggal 15 januari 2026, sebesar 80,21 persen
“Sampai saat ini pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Binjai melalui program UHC Prioritas masih berjalan dengan baik,” ucap Sugianto.
Sementara itu, anggota DPRD Binjai dari Fraksi Gerindra, Ronggur Simorangkir membantah pernyataan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution yang mengatakan Kota Binjai belum masuk kategori UHC Prioritas.
Menurut Ronggur, pernyataan Bobby tersebut keliru. Ronggur menegaskan UHC Prioritas di Kota Binjai sudah berjalan dan telah dicek langsung oleh Wakil Wali Kota Binjai.
“Jadi keliru itu Gubernur kalau Kota Binjai belum UHC Prioritas. Kalau ada kekurangan tentu itu harus jadi bahan evaluasi bagi Pemko Binjai untuk lebih memperbaiki layanan kesehatan khususnya di program UHC Prioritas,” ujar Ronggur.
Ronggur tak menampik bahwa ada hutang sekitar Rp 4,5 miliar ke BPJS Kesehatan sejak Oktober 2025. Namun hutang iuran tersebut tak membuat pelayanan UHC Prioritas terhenti di Binjai.
“Kita akan dorong agar Pemko segera melunasi tunggakan ke BPJS Kesehatan. UHC Prioritas ini kan Program Pak Gubernur dan manfaatnya sangat dirasakan masyarakat, jadi pasti direalisasikan dengan sebaik-baiknya,” ucap Ronggur. (Red)
